Penulis: admin

PT Bina Indo Raya – LOGISTIKNEWS.ID – Penandatanganan perjanjian konsesi pengusahaan jasa kepelabuhan antara UPP Kelas III Satui dengan PT Bina Indo Raya, dilaksanakan di Jakarta pada Selasa (12/4/2022).

Penandatanganan ini merupakan upaya Ditjen Hubla dalam meningkatkan kuantitas, kualitas, efisiensi pengelolaan dan pemeliharaan dalam penyediaan Jasa Kepelabuhan di Area Pelabuhan Satui, serta meningkatkan pendapatan negara melalui pembayaran pendapatan konsesi sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Capt. Mugen S. Sartoto menjelaskan bahwa tujuan utama dari perjanjian konsesi ini untuk memberikan kepastian hukum atas kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhanan yang dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan serta untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi kegiatan pengusahaan di pelabuhan.

“Untuk itu, pada hari ini kita kembali menyaksikan penandatanganan Perjanjian Konsesi atau Penyediaan dan/atau Pelayanan Jasa Kepelabuhanan di Terminal Bina Indo Raya, antara Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Satui dengan PT. Bina Indo Raya,” ucap Capt. Mugen.

Selain itu, kata Dia, sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dimana pada Pasal 92 menyebutkan bahwa kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dilakukan berdasarkan konsesi atau bentuk lainnya dari Otoritas Pelabuhan, yang dituangkan dalam perjanjian.

“Pada kesempatan yang baik ini, saya berharap agar kerjasama ini dapat meningkatkan pelayanan jasa kepelabuhanan kepada stakeholders dan percepatan ekonomi nasional terutama di wilayah Propinsi Kalimantan Selatan, serta dapat semakin mempertegas pemisahan regulator dengan operator di pelabuhan sehingga nantinya akan tercipta kompetisi yang sehat dan profesionalisme di segala aspek,” ucap Capt. Mugen.

Sebagai informasi, PT Bina Indo Raya merupakan salah satu Badan Usaha Pelabuhan (BUP), berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 7/1/IU-PELABUHAN/PMDN/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Pemberian Izin Usaha Kepada PT Bina Indo Raya sebagai Badan Usaha Pelabuhan.

Pada perjanjian konsesi ini disepakati mengenai pemberian hak kepada Badan Usaha Pelabuhan PT. Bina Indo Raya untuk melaksanakan kegiatan pengusahaan pelabuhan yang meliputi lahan Terminal Bina Indo Raya, Fasilitas Pelabuhan, serta fasilitas penunjang dengan luas sebesar 87.910 M2, dengan fee konsesi sebesar 5 % dan Jangka Waktu Konsesi adalah selama 25 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Konsesi ini.(am)

PT Bina Indo Raya – Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Satui melakukan penandatanganan perjanjian konsesi pengusahaan jasa kepelabuhan dengan PT Bina Indo Raya untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi laut, khususnya pengembangan pelabuhan.

“Penandatanganan ini merupakan upaya Ditjen Hubla dalam meningkatkan kuantitas, kualitas, efisiensi pengelolaan dan pemeliharaan dalam penyediaan Jasa Kepelabuhan di Area Pelabuhan Satui,” kata Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Capt. Mugen S. Sartoto saat memberikan sambutan pada acara Penandatanganan Perjanjian Konsesi di Jakarta, Selasa.

Mugen menyampaikan, melalui penandatanganan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara melalui pembayaran pendapatan konsesi sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ia menjelaskan bahwa tujuan utama dari perjanjian konsesi ini pada dasarnya adalah untuk memberikan kepastian hukum atas kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhanan yang dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan serta untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi kegiatan pengusahaan di pelabuhan.

Menurut dia, sektor transportasi laut merupakan salah satu prioritas dan ujung tombak dalam perpindahan arus orang dan barang. Oleh karena itu, pembangunan sarana dan prasarana di sektor transportasi laut merupakan sebuah tantangan besar dan memerlukan perhatian utama agar nantinya dapat mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia.

Selain itu, sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dimana pada Pasal 92 menyebutkan bahwa kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dilakukan berdasarkan konsesi atau bentuk lainnya dari Otoritas Pelabuhan, yang dituangkan dalam perjanjian. “Saya berharap agar kerjasama ini dapat meningkatkan pelayanan jasa kepelabuhanan dan percepatan ekonomi nasional terutama di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, serta dapat semakin mempertegas pemisahan regulator dengan operator di pelabuhan,” ujarnya.

Sebagai informasi, PT Bina Indo Raya merupakan salah satu Badan Usaha Pelabuhan (BUP), berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 7/1/IU-PELABUHAN/PMDN/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Pemberian Izin Usaha Kepada PT Bina Indo Raya sebagai Badan Usaha Pelabuhan. Pada perjanjian konsesi ini disepakati mengenai pemberian hak kepada Badan Usaha Pelabuhan PT Bina Indo Raya untuk melaksanakan kegiatan pengusahaan pelabuhan yang meliputi lahan Terminal Bina Indo Raya, Fasilitas Pelabuhan, serta fasilitas penunjang dengan luas sebesar 87.910 M2, dengan fee konsesi sebesar 5 persen dan Jangka Waktu Konsesi adalah selama 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Konsesi ini.

Batulicin (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, berencana akan membuka rute penerbangan pesawat terbang dari Bandara Bersujud Batulicin-Bandara Soekarno Hatta Jakarta.

“Wacana ini akan dilakukan untuk menopang dan mendukung pembangunan ibukota negara baru di pulau Kalimantan,’ kata Kepala Dinas Perhubungan Tanah Bumbu, Wisnu, di Batulicin, Senin.

Dia mengatakan, wacananya maskapai yang akan melayani calon penumpang dari Batulicin-Jakarta yakni Garuda Indonesia dengan jenis pesawat Jet Bombardier dengan kapasitas penumpang kurang lebih mencapai 90 orang.

Saat ini, pemerintah daerah sudah melakukan koordinasi lebih mendalam kepada pihak Garuda Inodnesia, dan kemungkinana pengoprasiannya akan dilakukan pada ahir Desember 2019.

Sedangkan untuk trip penerbangan akan dijadwalkan tiga kali dalam satu minggu, namun untuk kepastian jam keberangkatan akan disesuaikan.

Dari kedua belah pihak antara Pemerintah daerah dengan pihak mas kapai sudah menyepakati, namun yang menjadi kendala yakni terkait pengisiasan bahan bakar pesawat terbang dari Pertamina.

“Informasi terahir, pihak Garuda Indonesia sedang melakukan permohonan kepada Pertamina untuk menyelaraskan program ini, dan semoga ada persetujuan,” katanya.
Fasilitas pendukung lainnya seperti bandara yang ada di Tanah Bumbu sangat memadai sehingga sangat memingkinkan untuk pengoprasian pesawat jenis jet.

“Selain itu, pemerintah daerah wacananya juga akan membuka rute baru antara Bandara Bersujud Batulicin-Bandara Juanda Surabaya mengunakan maskapai Batavia Airlines, namun saat ini masih fokus penanganan untuk penerbangan Batulicin-jakarta,” ujarnya.

Catatan Bank Indonesia menyatakan bahwa kinerja ekonomi Indonesia pada tahun ini cukup stabil. Hal itu membuat keyakinan pada tahun depan masih bisa terjaga baik.

Gubernur BI, Perry Warjiyo, menjelaskan, kinerja tersebut memberikan optimisme bahwa prospek ekonomi pada 2020 tetap terjaga, untuk menjadi momentum pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Inflasi rendah sekitar 3,1 persen pada akhir 2019, dan akan tetap terkendali sesuai sasaran 3,0 plus minus 1 persen pada 2020,” kata Perry di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 28 November 2019.

Perry menyebut, sepanjang 2019 ini nilai tukar rupiah juga terus menguat. Sehingga pada 2020 mendatang rupiah diprediksi masih akan bergerak stabil sebagaimana prediksi serupa terhadap stabilitas sistem keuangan.

“Kredit perbankan yang tumbuh terbatas pada 2019 akan meningkat pada 2020, sejalan turunnya suku bunga dan membaiknya prospek ekonomi,” ujar Perry.

Dalam jangka menengah, prospek ekonomi Indonesia diyakini Perry juga akan semakin baik, di mana transformasi ekonomi menurutnya akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dengan penurunan defisit transaksi berjalan dan rendahnya inflasi.

Namun, Perry tak lupa mengingatkan soal sejumlah fakta yang dinilai telah memengaruhi kondisi ekonomi Indonesia selama 2019, dan menjadi karakteristik pertumbuhan ekonomi domestik serta menjadi tantangan ke depannya.

“Pertumbuhan ekonomi dunia menurun drastis pada 2019. Kemungkinan di tahun 2020 kondisi ini belum pulih, sehingga patut diwaspadai,” kata Perry.

“Perang dagang kemungkinan masih berlanjut, sementara kebijakan moneter sendiri belum tentu selalu efektif dalam mengatasi dampak buruknya. Volatilitas arus modal asing dan nilai tukar di pasar keuangan global pun sepertinya masih akan berlanjut,” ujarnya.

Pemerintah tengah menyiapkan sejumlah infrastruktur terkait pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Satu di antara infrastruktur yang disiapkan adalah pelabuhan yang sedianya dibangun di Kotabaru, Batulicin, Kalimantan Selatan. Pembangunan tersebut ditandai dengan penandatangan perjanjian konsensi antara Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IIl Kotabaru-Batulicin, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan dengan PT Pelabuhan Swangi Indah yang dilakukan Direktur Utama PT Pelabuhan Swangi Indah, Krismarsyaf Tambia di Jakarta pada Jumat (4/10/2019).

Pembangunan pelabuhan tersebut diungkapkan Kepala Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Kotabaru-Batulicin Capt M Hermawan karena lokasi pelabuhan berdampingan dengan Ibu kota baru. Atas kerjasama tersebut diharapkannya dapat bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian nasional, khususnya kepada masyarakat sekitar. “Besar harapan kami pula, melalui perjanjian ini dapat memberikan nilai positif pada peningkatan ekonomi sekitar, melalui penyerapan tenaga kerja, serta usaha mikro dan makro,” ungkapnya dilansir Warta Kota, Jumat (4/10/2019).

Keberadaan pelabuhan katanya akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional, mulai dari mikro hingga makro. Sehingga pembangunan dirasakan dapat membangun wilayah Kalimantan Selatan ke depannya. Dirinya juga berharap, dengan hadirnya Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Pelabuhan Swangi Indah akan menstimulus BUP swasta lainnya, khususnya dari Kalimantan Selatan untuk turut berinvestasi di bidang kepelabuhanan, khususnya di Pelabuhan Kotabaru-Batulicin. “Terlebih saat ini kita ketahui Provinsi Kalimantan Selatan akan menjadi salah satu wilayah penopang Ibu Kota Baru yakni di Kalimantan Timur,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pelabuhan Swangi Indah, Krismarsyaf Tamba menyebut perjanjian konsensi merupakan bentuk kepastian bagi swasta yang bergelut di bidang kepelabuhan. “Perjanjian juga merupakan bukti adanya persaingan bisnis yang sehat, karena tidak ada monopoli dalam bisnis ini, siapapun swasta yang memiliki Badan Usaha Pelabuhan dapat mengembangkan bisnisnya dengan menggandeng pemerintah sebagai rekan bisnis,” ungkap Krismarsyaf. Dengan terjalinnya kerjasama lanjutnya, dapat membuka peluang bagi pengusaha, khususnya putera daerah untuk mengembangkan bisnisnya di bidang usaha pelabuhan. “Dan tentunya berimbas pada meningkatnya perekonomian masayarakat daerah setempat,” imbuhnya.

Menurut Krismarsyaf, peran Pelabuhan saat ini sangat penting dan strategis dalam pertumbuhan industri dan perdagangan, serta merupakan suatu entitas usaha yang memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional.